Standar
akuntansi adalah regulasi atau aturan (termasuk pula hukum dan anggaran dasar) yang
mengatur penyusunan laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses perumusan
atau formulasi standar akuntansi. Standar merupakan hasil dari penetapan standar.
Namun, praktek sebenarnya berbeda dari yang
ditentukan standar. Penetapan standar akuntansi melibatkan gabungan
kelompok sector swasta yang meliputi
profesi akuntansi, pengguna dan penyusun laporan keuangan, para karyawan dan kelompok
publik yang
meliputi badan-badan seperti otoritas pajak,
kementrian yang bertanggungjawab
atas hukum komersial dan komisi pasar
modal. Bursa efek yang merupakan sektor swasta
atau publik (tergantung
negaranya) juga mempengaruhi proses tersebut. Di
Negara-negara hukum umum, sektor swasta
lebih berpengaruh dan profesi auditing
cenderung untuk dapat mengatur sendiri dan
untuk lebih dapat melakukan pertimbangan
atas atestasi terhadap penyajian wajar laporan keuangan. Di Negara-negara hukum kode,
sektor publik lebih
berpengaruh dan profesi akuntansi cenderung untuk lebih diatur oleh
Negara. Hal ini yang menyebabkan mengapa standar akuntansi berbeda-beda
diseluruh dunia.
1. SISTEM AKUNTANSI THAILAND
Thailand
adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang berhasil menghindari penjajahan.
Tetapi sistem akuntansi di negara ini menghargai transparansi dan kebutuhan
informasi investor, mirip dengan negara Anglo-Amerika. Setelah krisis keuangan
tahun 1997. Thailand menerapkan reformasi untuk meningkatkan kerjasama
pemerintah dan meningkatkan investasi untuk kompetisi. Perekonomian Thailand
pulih dengan cepat dan mengalami pertumbuhan yang bagus. Tingkat kemiskinan
juga menurun sebagai akibat dari penguatan ekonomi.
Standar akun
dikeluarkan oleh ICAAT, yang didirikan pada tahun 1948. Tetapi,
standar akuntansi Thailand harus disetujui oleh menteri keuangan dan
ditempatkan secara hukum sebelum perusahaan menggunakan mereka. Sekarang ICAAT
telah mengadopsi 21 dari seluruh standar IAS. Komisi bursa
saham Thailand mensyaratkan bahwa semua perusahaan yang mendaftarkan diri pada
SET (bursa saham Thailand) harus diaudit oleh auditor eksternal dan independen.
Lebih jauh lagi perusahaan yang ingin mendaftarkan diri dalam bursa harus
memenuhi beberapa persyaratan yang dibutuhkan oleh investor. Sebagai tambahan ,
ini sudah diputuskan bahwa pengawasan perusahaan yang sudah masuk ke dalam
bursa saham yang dulunya dilakukan oleh menteri keuangan sekarang di pindahkan
ke Thailand SEC yang mana akan menghasilkan peraturan organisasi dan penekanan
hukum ke perusahaan yang sudah terdaftar dalam busrsa saham.
Prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Thailand (Thai GAAP) didasarkan pada IASs dan
SAK. Hanya beberapa Thai Standar Akuntansi (Tass) seperti akuntansi atas
restrukturisasi kredit bermasalah, akuntansi untuk perusahaan investasi, hutang
piutang dan utang buruk, dan pengakuan pendapatan untuk bisnis real estat
berasal dari US GAAP relevan. Federasi Profesi Akuntansi (TPI) berencana untuk
mengadopsi sepenuhnya SAK sebagai GAAP Thailand untuk perdagangan aktif lima
puluh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Thailand (SET 50) pada tahun
2011. Setelah itu, adopsi penuh SAK oleh SET 100 yang direncanakan untuk 2013.
Sisa dari perusahaan yang terdaftar dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di
Pasar Investasi Alternatif (MAI) harus sepenuhnya mengadopsi SAK pada tahun
2015.
Para IASs
dan SAK yang akan sepenuhnya diterapkan ke semua perusahaan yang terdaftar
sebagaimana dimaksud adalah yang diterbitkan dalam volume terikat pertama 2009
(IFRS 2008). Bagi perusahaan publik tidak terdaftar, TPI berencana untuk
menerbitkan Tass dan TFRSs yang setara dengan IASs dan 2006 SAK versi (IFRS
2006) untuk diterapkan di 2011. Namun, FAP dapat mengeluarkan pemberitahuan
untuk memberikan pengecualian untuk beberapa Tass dan TFRSs yang terlalu sulit
untuk diterapkan oleh perusahaan non-publik.
2. SISTEM
AKUNTANSI JEPANG
Akuntansi
dan pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh
domestic dan internasional. Dua badan pemerintah yang terpisah bertanggung
jawab atas regulasi akuntansi dan hukum pajak penghasilan perusahaan di Jepang
memiliki pengaruh lebih lanjut pula. Pada paruh pertama abad ke-20, pemikiran
akuntansi mencerminkan pengaruh Jerman; pada paruh kedua, ide-ide dari AS yang
berpengaruh. Akhir-akhir ini, pengaruh badan Badan Standar Akuntansi
Internasional mulai dirasakan dan pada tahun 2001 perubahan besar terjadi
dengan pembentukan organisasi sector swasta sebagai pembuat standar akuntansi.
Jepang
merupakan masyarakat tradisional dengan akar budaya dan agama yang kuat.
Kesadaran kelompok dan saling ketergantungan dalam hubungan pribadi dan
perusahaan berlawanan dengan hubungan independen yang wajar diantara
individu-individu dan kelompok di negara-negara barat. Perusahaan Jepang saling
memiliki ekuitas saham satu sama lain, dan sering kali bersama-sama memiliki
perusahaan lain. Investasi yang saling bertautan ini menghasilkan konglomerasi
industry yang meraksasa yang disebut sebagai keiretsu. Bank sering
kali menjadi bagian dari kelompok industry besar ini.
Penggunaan
kredit bank dan modal utang yang meluas untuk membiayai perusahaan besar
terbilang sangat banyak bila dilihat dari sudut pandang Barat dan manajemen
perusahaan terutama lebih bertanggung jawab kepada bank dan lembaga keuangan
lainnya, dibandingkan kepada para pemegang saham. Pemerintah pusat juga
memberlakukan control ketat atas berbagai aktivitas usaha di Jepang, yang
berarti control birokrasi yang kuat dalam masalah- masalah usaha, termasuk
akuntansi. Pengetahuan mengenai kegiatan usaha utamanya terbatas pada
perusahaan dan pihak dalam lainnya seperti bank dan pemerintah.
Modal
usaha keiretsu ini, sedang dalam perubahan seiring dengan
reformasi structural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi stagnasi ekonomi
yang berawal pada tahun 1990-an. Krisis keuangan yang mengikuti pecahnya
ekonomi gelembung Jepang juga mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh atas
standar pelaporan keuangan Jepang. Jelas terlihat bahwa banyak praktik
akuntansi menyembunyikan betapa buruknya perusahaan di Jepang. Suatu perubahan
besar dalam akuntansi diumumkan pada akhir tahun 1990-an untuk membuat
kesehatan ekonomi perusahaan Jepang menjadi semakin transparan dan membawa
Jepang lebih dekat dengan standar internasional.
Pemerintah
nasional masih memiliki pengaruh paling signifikan terhadap akuntansi di
Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada tiga undang-undang : Hukum
Komersial, Undang-undang Pasar Modal dan Undang-undang Pajak Penghasilan
Perusahaan.
Perubahan
besar dalam penetapan standar akuntansi di Jepang terjadi pada tahun 2001dengan
pembentukan Badan Standar Akuntansi Jepang (ASBJ) dan lembaga pengawas yang
terkait dengannya yang dikenal sebagai Lembaga Akuntansi Keuangan (FASF).
Sebagai organisasi sector swasta yang independen, ASBJ diharapkan akan menjadi
lebih kuat dan lebih transparan dan tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan
politik dan bertujuan khusus, bila dibandingkan dengan BADC. ASBJ bekerja sama
dengan IASB dalam mengembangkan IFRS.
3.
SISTEM AKUNTANSI CINA
Sejarah akuntansi Cina berawal pada tahun 2200 SM selama masa Dinasti
Hsiu,di mana akuntansi digunakan untuk mengukur kekayaan dan membandingkan
pencapaian di kalangan bangsawan. Pada tahun 1949, Cina menerapkan suatu
perekonomian terencana yang sangat terpusat, yang mencerminkan prinsip-prinsip
Marxisme dan pola-pola yang dianut Uni Soviet sehingga sistem akuntansinya
seragam berisi seluruh aturan akuntansi yang mencakup semua hal yang wajib
diikuti oleh perusahaan milik Negara diseluruh Negara Cina. Pelaporan keuangan
cukup sering dilakukan dan lengkap. Pelaporan keuangan menekankan neraca dan
akuntansi menekankan perhitungan secara kuantitasdan perbandingan biaya dan
kuantitas. Meskipun demikian, peranannya dalam pengambilan keputusan masih
berada di bawah wewenang pusat.
Perekonomian Cina saat ini disebut juga perekonomian hybrid, di mana
Negara mengendalikan komoditas dan industri yang strategis, sementara sector
komersial dan swasta diatur oleh system berorientasi pasar. Hukum akuntansi
yang diamandemen pada tahun 2000 menjelaskan prinsip-prinsip umum akuntansi dan
mendefinisikan peranan pemerintah dan masalah-masalahyang memerlukan prosedur
akuntansi. Dewan Negara juga telah mengeluarkan Aturan Pelaporan dan Akuntansi
Keuangan bagi perusahaan (FARR-Financial Accounting and Reporting Rules for
Enterprises). Pada tahun 1992, Kementrian Keuangan mengeluarkanStandar
Akuntansi untuk Perusahaan Bisnis (Accounting Standards for
BusinessEnterprises-ASBE ) yang berupaya mengharmonisasikan praktek domesti dan
mengharmonisasikan praktek di Cina dengan praktek di Internasional.
Republic Cina mengalami perubahan dari perekonomian terencana secara
terpusat menjadi perekonomian yang lebih berorientasi pasar. Sekarang ini,
Republik Cina sedang mengambil jalan tengah dengan bergerak menuju ekonomi
pasar sosialis, yaitu perekonomian terpusat dengan adaptasi pasar. Cina juga
merupakan salah satu Negara yang berpenduduk terbanyak di dunia, sehingga
perkembangan akuntansinya merupakan bagian yang penting dari perubahan
structural yang terjadi di perekonomian Cina. Di Republik Cina, standar
akuntansinya didasarkan pada IAS/IFRS karena Cina berharap dapat melakukan
komunikasi dengan lebih baik kepada investor asing yang sangat penting bagi
rencana pembangunan ekonominya.
4.
SISTEM AKUNTANSI SINGAPURA
Singapore Standar Pelaporan Keuangan (FRSs) adalah standar akuntansi
yang diatur dalam Singapore Companies Act. Para FRSs yang dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi (ASC), yang dibentuk oleh Departemen Keuangan.
Perusahaan asing tercatat di bursa efek Singapura mungkin menyiapkan laporan
keuangan sesuai dengan standar akuntansi tertentu yang diakui secara
internasional seperti SAK. The FRSs erat model setelah SAK, dengan modifikasi
tertentu untuk tanggal efektif dan ketentuan transisi, persyaratan pengukuran
terhadap sifat kembali sebelum suatu tanggal tertentu, dan kriteria
pengecualian untuk konsolidasi, akuntansi ekuitas atau konsolidasi
proporsional.
Untuk saat ini, ASC telah mengadopsi sebagian besar revisi baru untuk
SAK efektif melalui 2009, kecuali untuk IFRIC 15 Perjanjian untuk Pembangunan
Real Estate.
Pada bulan Mei 2009, ASC telah memutuskan untuk sepenuhnya menyatu dengan FRSs
dengan SAK dengan tahun 2012 untuk semua perusahaan Singapura, didirikan
tercatat di Bursa Efek Singapura. Di Singapura, standar akuntansi dikenal sebagai Standar
Pelaporan Keuangan Singapura (SFR) dan didasarkan pada IFRS. Semua
perusahaan dengan periode keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari
2003 harus memenuhi SFR.
Akuntansi berbasis akrual merupakan
salah satu pelaku utama standar akuntansi Singapura.Laporan
keuangan disusun atas dasar akrual. Dalam dasar ini, pengaruh transaksi
dan peristiwa lain diakui pada saat terjadi (dan bukan sebagai kas atau setara
kas diterima atau dibayar) dan mereka dicatat dalam catatan akuntansi dan
dilaporkan dalam laporan keuangan periode yang mereka
berhubungan . Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual
menginformasikan pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan
pembayaran dan penerimaan kas tetapi juga kewajiban untuk membayar tunai di
masa depan dan sumber daya yang merupakan kas yang akan diterima di masa depan.
Keseluruhan set standar akuntansi di
Singapura mengandung sekitar 39 standar yang berbeda dengan standar
masing-masing bernama FRS X misalnya FRS
1. Setiap standar mencakup topik tertentu seperti penyajian laporan
keuangan, pengakuan pendapatan, akuntansi untuk persediaan, dan sebagainya.
5. SISTEM AKUNTANSI KOREA SELATAN
Korea Selatan adalah sebuah Negara di Asia Timur yang
memiliki kekuatan ekonomi pasar yang besar dan menempati urutan kelima belas
berdasarkan PDB. Korea Selatan telah mencapai rekor ekspor impor yang gemilang
dengan nilai ekspornya merupakan terbesar kedelapan di dunia, sementara, nilai
impornya terbesar kesebelas. Selain itu Korea Selatan juga termasuk dalam
kelompok The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank
Governors. Sebagai anggota dari G20, Korea Selatan telah mewajibkan semua
perusahaan yang dan lembaga keuangan terdaftar untuk menggunakan IFRS dalam
menyusun laporan keuangannya sejak tahun 2011 meskipun sudah terdapat peraturan
untuk setiap perusahaan menggunakan IFRS pada tahun 2009. Penggunaan penuh IFRS
dilakukan Korea Selatan termasuk Negara yang paling banyak mengacu pada IFRS
mengingat tidak hanya perusahaan yang go public, perusahaan privat dan UKM pun
banyak yang menggunakan IFRS dalam penyusunan laporan keuangannya dimana IFRS
yang dianut adalah IFRS yang dipublikasikan langsung oleh IASB. Sistem hukum
yang dianut oleh Korea Selatan adalah hukum kode (Eropa Continental).
Resti Octavitrisa
4EB09
25211994
Sumber:
http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Thailand
http://www.focus-economics.com/en/economy/charts/Thailand/Inflation
http://thailand.angloinfo.com/money/income-tax/
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Thailand
http://keuanganlsm.com/perbandingan-aturan-aturan-keuangan-partai-politik-di-beberapa-negara/
http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
Tidak ada komentar:
Posting Komentar